KEKUASAAN MILITER THAILAND MERAJARELA

Negara Thailand mempunyai system demokrasi sebagai system pemerintahan yang mengatur kebijakan negara, tetapi yang anehnya di Lembaga Militer Thailand seringkali menjadikan sebagai alat Kudeta pemerintah, oleh karena ada intervensi dari militer kuat dan jumlah aparat tertinggi dalam Militer di peringkat Kolonel pada tahun 2014 jumlah maksimal 1092 pangkat, peningkatan yang tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya 46% . Namun, pada periode PM Yenglach Chinawatre jumlah pangkat kolonel hanya 861 pangkatnya. Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Surayut Pimpinan Tertinggi AD, jumlah yang begitu banyak munkin menjadi sebagai alasan kudeta. Yang lebih anehkan lagi di negara ini mempunyai Dewan Perwakilan Provinsi (DPP) dalam Lembaga Legislatif Majelis Permusyawahan Rakyat (MPR) mewakili sebanyak total 150 kursi, 70 langsung di pilih oleh rakyat dan 80 kursi dari pengesahan Raja, sementara itu dari kalangan tersebut 80 kursi banyak dari kalangat aparat militer tertinggi di pangkat Kolonel ataupun Mantan Jenderal.

Ini menunjukan bahwa system otoriter merajarela dan menghantui negara ini sejak purbakala, malahan kekuasaan dan kekerasan tidak lagi aneh dalam menyelesaian sesuatau masalah. Demokrasi sebenarnya di negeri ini sebagai topeng penipuan masyarakat sipil. Demikian itulah terlebarnya konflik di kawasan tiga provinsi selatan Thailand dan masih banyak lagi sebagai mangsa korban konflik serta pembunuhan (suara Gua yang Merindu Keadialn)