Sabtu, 05 Oktober 2013

Politik Memerintah Thailand Menangani Delema Yang Terjadi Di Patani

Pemberontakan Revolusi rakyat di kawasan Thailand Selatan (Patani) melakukan tindakan senjata aksi militer kepada pemerintahan imprealisme siam, dengan melakukan tindakan menyerang Bataliun Militer Thailand Kas IV, terletak di wilayah Narathiwat yaitu Bataliun Konphan Phatthana Thisy/Markas Pileng. Pada tanggal 4 Januri 2004 M.
    Serangan tersebut mengakibatkan tentera Thailand 4 orang tentera tewas, dan merampas 413 senjata api dengan demikian tersebut membuat Jendral dan para pembesar Thailand mejadi panic dan serba tidak jelas siapakah hantu reksaksa yang muncul dengan tiba-tiba tersebut. Berbagai dugaan dan prasangka sehingga PM Taksin Chinawat pada masa 2004-2008 pernah mengatakan tindakan menyerang Kem Maskas di Pileng itu, adalah sebagai penjahat kampungan yang kepentingan mencari senjata untuk menjual kepada Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga PM Taksin Chinawat intruksi Letjend Khatiak (Saek Daeng) ke Aceh untuk menyelidiki dan mencari bukti tentang senjata yang hilang di Pileng tersebut.   
    Colonel Thawi Soksong (sekarang Sekretaris Jendral Pusat Pentatbiran Wilayah Thailand Selatan di Patani) pernah analisis dan mengatakan  peristiwa Peling tersebut adalah politik militer sendiri yang memainkan itu. Dan ada juga yang mengatakan,  tindakan serangan tersebut oleh Gerakan Mujahidin Malaysia (GMM) dan Jamaah Islamiah (JI) dengan bantuan pasukan tertentu untuk mendapat senjata melengkapi gerakan mereka dan berbagai dugaan.
   Memang bukan segampang untuk melakukan serangan maskas dan merampas senjata. Tetapi gerilya Revolusi Melayu Patani bisa melakukan tindakakan tersebut dan juga sebagai mecetus bungan revolusi kebali, beberapa lama bungan revolusi melayu Patani terpadam oleh sejarah. 
   Demikian gerilya revolusi malayu Patani semakin melakukan separatis megugat politik kestabilan pemerintah imprealisme siam dengan melaku tindakan senjata, bom dan aksi masa dengan tujuan merayu kepada pemerintahan siam meninjau masalah apa sebenar yang harus dilakukan, sebagai bumi jajahan (Patani) dikembali hak pertuanan bangsa melayu Patani sebagai suatu bangsa yang merdeka.
   Politik pemerintahan siam belum ada keputusan tersebut. Namun apa yang di pertahankan oleh pemerintahan siam, sedangkan anggaran biaya menangani masalah yang terjadi di Patani pada 2004-2012  kurang lebih 150.000.000 bath dirupiah mejadi 45 Miliyar dan mengunakan tenaga personalia lebih dari 100.000 orang dalam menangani delema tersebut, sedangkan darah Patani (Narathiwat, Yala, Patani dan setengah Songkla 4 kabupaten) seluas hanya 15.000 k/m persegi dan setatitik 2008 penduduk warga di Patani lebih kurang 5.000.000 orang. 
   Demikian pihak pimpinan pemerintah sebagai merajui Negara sudah VI Perdana Mentri. Satu PM Taksin Chinawat Dua PM Surayut Buyakrin Tiga  PM Semath Suntharaweth Empat PM Sumchai Niklakphaichit Lima PM Aphisit Waechachiwat Enam PM Yinglak Chinawat. Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Patani semakin hari semakin parah dan terlalu dalam sulit untuk mencari solusi bagi masalah tersebut. Beberapa kali kebijakan dan strategi yang rancang dan menyesun oleh pemerintah Thailand selalu gagal dan tidak efektif yang bisa dianggap  mencari kedamaian. Namun kebijakan dan strategi yang pernah menguluarkan dalam rangka supaya bisa menyelesai seperti berikut, Satu Tentera membawa politik Dua Politik Membawa tentera dan Tiga Tentera politik dan politik tentera.
Melaksana berbagai tatik dalam menghadapi revolusi melayu Patani di bagi menjadi beberapa perkara seperti, A. tetik menghapus ideologi dan menghacurkan setruktur organisasi revolusi Patani B. tektit phiskologi menguasai rakyat C. tektit undang-undang darurat meliter D. tektit pertahanan dan keamanan rakyat E. tektit gerelya anti gerilya F. tektit mendatangkan ulama antara bangsa untuk menyokong penjajah siam G. tektit memecah belah pejuang dengan perudingan palsu.
Demikian kebijakan strategi dan tektit diatas, pemerintahan siam tidak  tampak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi malahan keadaan  suasana semakin hangat dan kasus-kasuk perlawanan baik pihak penjajah dengan kaum revolusi melayu Patini mengakibatka pertemparan dan perlawanan yang diedarkan dalam WWW.Wartani.com sebanyak 577 kasus tindakan senjata dan separatis, dari tahun 2004-2012 M dan lebih kurang 5.000 yang tewas baik pihak tentera, pejuang dan masyarakat sipil, kurban cendera kerang lebih 30.000 orang.
Informasi atas di umumkan oleh Media Masa dan Koran bagi pihak siam, dan berapa tindakan yang mengacam, tentera dan personalia pihak penjajah siam yang tewas dan tidak umumkan. Jadi pemerintah melakukan manipulasi jumlah tersebut, karena khawatir kasus dan jumlah tewas tersebut diinformasi dan diedarkan pada dunia Internasonal.  
   Belakangan ini banyak timbul isu-isu di kalangan masyarakat luar Patani tentang revolusi kemerdekaan Patani. Hal ini disebabkan manipulasi dehak imprealisme siam, khususnya pemberita siam melaporkan kejadian-kejadian yang berlaku di Patani itu sebagai:
Masalah ganguan keamanan dalm negeri.
Masalah separatis.
Terorisme dengan sebab perselisihan agama.
Masalah hak asasi manusia, sekadar siam melanggarkan hak Muslim Patani tertentu saja.
Masalah perdagangan haram, dadah dan lain-lain.
     Tuduhan itu tidak berdasarkan sama sekali, menelusuri kejadian-kejadian yang sebenarnya di bumi Patani ini. Mereka berjuan, dengan revolusi bersenjata terhadap imprealisme dan kolonialisme Siam semata-mata untuk mebebaskan bangsa melayu dan tanah air dari penjajah Siam, semenjak tahun 1785 M. dengan tujuan:
Mengambilkan setatus bumi Patani sebelum tahun 1785 M. bukan separatis.
Memertahankan kemurnian dan kepercayaan agama islam, bukan terorisme.
Menentukan nasib sendiri sebagai suatu Bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat, bukan perjuang meganggu kestabilitas Negara, keamanan Negara dan ketenteraman dalam negeri.    
     Dengan memikian juga, bagi internasinal harus mengambil perhatian apa yang terjadi di dikawasan tersebut,  untuk membantu dengan tidak bertentanga dengan undang-undang internasional seperti: 
Dunia melayu (Indonisia, Malaysia, dan Brunai) harus memperhatikan hak pertuanan melayu Patani dan prospektis perdamaian serantau.
Dunia Islam (OIC) harus melihat hak-hak melayu dan pertuanan Islam di Patani
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus mengambil berat tentang hak penentuan nasib sendiri sebagai bangsa Melayu Patani sesuai dengan Piagam PPP. (Dari Mahasiswa Rantau).