Hukum Di Bawah Tirani Penguasaan Aparat-Aparat Dewa

Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Agung Thailand), masih di peringkat yang rehdah di bandingkan peringkat negara yang sedang maju beberapa kasus yang belum mengikuti proses peradilan hukum, seperti beberapa kasus penculikan para pengegakan hok asasi manusia di Thailand masih misterius yakni, pengacara hukum muslim Somchai Neelapaijit, seorang yang berjuang keras dalam mengadili hukum mengenai hak asasi dibagian provinsi selatatan Thailand (Patani) bagi penduduk Patani yang sering kali mengabaikan hak asasi manusia, mayoritas kasus etnis Melayu Muslim di tertahankan oleh pengacara hukum muslim Somchai Neelapaijit seorang yang di culik misterius pada tahun 2004 pekan lalu sekarang belum menemui jasatnya. Kemudian kasus yang sama Sadari Billy Rachchungchren seorang pengacara hukum yang berjuang demi hak asasi etis Kareang (suku yang berada di bagian Thailand Utara) yang sekarang belum diakui sebagai suku yang setara dengan suku elit lain yang ada di Thailand, akhirnya di culit dan tidak tahu jasatnya dimana.

Kasus penculitan pengacara hukum di Thailand sebanyak 81 kasus yang masih belum ada proses di pengadilan hukum Thailand ini pengakibatkan bahwa lembaga  hukum di Thailand masih  di tahap yang redah, masih di pengaruhi oleh kekuasaan land di lembaga hukum tersebut.

Pada tanggal 9 Oktober 2014 berakunya Pleman Sea Jo yang sedang dalam proses pengadilan hukum dengan kasus, penjualan miyak illegal, nakoba, dan lain sebagainya, tiba-tiba di keluar dari tahan polisi oleh seorang pangkat tinggi bagian Polisi Arun Syisokhmak, kemudian pleman Sea Jo lari diri ke luar negeri.

Keadilan hukum di Thailand masih jauh jika aparat-aparat tertinggi masih berada diatas hukum Mahkamah Agung sebagi simbul keadilan social dan sebagai lembaga yang sakral bagi rakyat kecil

(Suara Gua)

BUMI ABANG BUMI ADIK

NAMA Patani—dengan satu ‘t’, nama daerah itu ketika masih menjadi kerajaan Islam yang sekarang populer sebagai Pattani—mungkin belum terlalu akrab di telinga kaum Muslim Indonesia secara luas. Kita lebih sering mendengar dan mengenal Palestina, Chechnya, Moro, Afghanistan, Pakistan, Somalia atau sederet nama-nama negeri Muslim di jazirah Arab yang sering berkonflik. Memang tidak banyak media massa menyebut dan mengekspos peristiwa-peristiwa yang dialami kaum Muslim di Patani dalam laporan atau liputan mereka. Padahal, kejadian-kejadian di Patani, tak jauh berbeda dengan yang ada di belahan bumi Muslim lainnya yang tengah dilanda konflik melawan pemerintah kafir yang menguasai mereka.

Paling tidak, sudah dua ratusan tahun lebih Muslim Patani mengalami penindasan. Tanah mereka direbut oleh penjajah Siam (Thailand), dan kini mereka hidup penuh konflik di wilayah selatan Thailand. Di negeri itu, kaum Muslim memang terhitung minoritas. Berbagai perlakuan buruk mereka terima. Hak-hak kemanusiaan mereka dikungkung. Mereka dicabut dari akar budayanya dan dijauhkan dari agamanya. Mengalami pembunuhan, diancam dengan penculikan, dibatasi semua hak manusianya.

Perjuang Hapus Derita

Perlakuan pemerintah Thailand terhadap Muslim Patani memang buruk. Misalnya saja, mereka diberondong peluru ketika sedang melaksanakan shalat berjamaah di masjid. ‘Pembunuhan’ mereka tak hanya dilakukan secara fisik, namun hampir ke semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial, sejarah, dan budaya. Penutupan berbagai pondok pesantren, melakukan asimilasi kebudayaan Siam ke tubuh Patani, penghapusan hukum pernikahan dan waris islami dalam permasalahan hukum. Mereka diharamkan untuk menyimpan buku-buku sejarah Patani. Kesadaran historis mereka dilenyapkan oleh tangan besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu, dan bukan orang Thailand.

They are our brothers!

Kaum Muslim dilarang keras berbicara dalam bahasa Melayu. Semua hal harus serba Thailand. Mulai bahasa sehari-hari, bahasa instruksi di sekolah-sekolah, dan nama-nama mereka. Pemerintah memaksakan pemakaian bahasa Siam, bahasa kerajaan Thailand, yang juga merupakan bahasa yang lekat dengan nilai-nilai ajaran Budha. Selain masalah bahasa dan sejarah, kaum Muslim juga dikondisikan dalam keadaan selalu mencekam. Di setiap sudut jalan, selalu ada tentara berseragam militer lengkap dengan senjata otomatisnya.

Sedemikian menderita kehidupan Muslim Patani yang sewaktu-waktu selalu terancam bahaya. Kuasa media pemerintah membuat konflik yang terjadi seakan hanya konflik internal Thailand. Bukannya konflik ideologi syirik Budha dengan Islam. Sehingga, perhatian kaum Muslim dunia pun tak sebesar perhatian mereka kepada Palestina atau negeri lain yang sering terekspos. Namun demikian, mereka tetap mengobarkan spirit jihad untuk lepas dari penindasan itu.

Sebenarnya, perjuangan mereka adalah bagian dari perjuangan kaum Muslim internasional juga. Mereka adalah satu kesatuan dengan kaum Muslim dunia. Bahkan, mereka menganggap jihad Patani tak lepas dari cita-cita pembebasan Al-Aqsha di Palestina.

KEKUASAAN MILITER THAILAND MERAJARELA

Negara Thailand mempunyai system demokrasi sebagai system pemerintahan yang mengatur kebijakan negara, tetapi yang anehnya di Lembaga Militer Thailand seringkali menjadikan sebagai alat Kudeta pemerintah, oleh karena ada intervensi dari militer kuat dan jumlah aparat tertinggi dalam Militer di peringkat Kolonel pada tahun 2014 jumlah maksimal 1092 pangkat, peningkatan yang tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya 46% . Namun, pada periode PM Yenglach Chinawatre jumlah pangkat kolonel hanya 861 pangkatnya. Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Surayut Pimpinan Tertinggi AD, jumlah yang begitu banyak munkin menjadi sebagai alasan kudeta. Yang lebih anehkan lagi di negara ini mempunyai Dewan Perwakilan Provinsi (DPP) dalam Lembaga Legislatif Majelis Permusyawahan Rakyat (MPR) mewakili sebanyak total 150 kursi, 70 langsung di pilih oleh rakyat dan 80 kursi dari pengesahan Raja, sementara itu dari kalangan tersebut 80 kursi banyak dari kalangat aparat militer tertinggi di pangkat Kolonel ataupun Mantan Jenderal.

Ini menunjukan bahwa system otoriter merajarela dan menghantui negara ini sejak purbakala, malahan kekuasaan dan kekerasan tidak lagi aneh dalam menyelesaian sesuatau masalah. Demokrasi sebenarnya di negeri ini sebagai topeng penipuan masyarakat sipil. Demikian itulah terlebarnya konflik di kawasan tiga provinsi selatan Thailand dan masih banyak lagi sebagai mangsa korban konflik serta pembunuhan (suara Gua yang Merindu Keadialn)

SEJARAH MENGULANG KEMBALI SEKOLAH DI BAKAR PROVINSI PATANI DI TENGAH PANAS KONFLIK PATANI THAILAND

Peristiwa bakar sekolah oleh pihak gerilyawan pemborontak kemerdekaan Patani pada tanggal 11-12 Oktober 2014 dengan menghanguskan sekolah SDN 6 buah sekolah dari 2 Daerah Provinsi Patani yaitu Mayo, dan Thungyadeng.

Sejarah bakar sekolah sering terjadi di tiga provinsi selatan Thailand (Patani) pada Tahun 1993 sekolah di bakar sekitar 36 buah sekolah, pada masa Pemerintahan Perdana Mentri Chuan Lephai, pada tahun 2004 sekolah di bakar sejumlah 19 buah sekolah di 10 kawasan Daerah Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat dan pada Tahun 2014 peristiwa mengulang kembali sejarah bakar sekolah sejumlah 6 buah sekolah. Rekontruksi sejarah peristiwa bakar sekolah itu cukup resional dalam tindakan sabotase pihak pemberontak Patani oleh karena realitas militer seringkali menetapkan marker kemp tentera di kawasan sekolah dengan alasan menjaga sekolah dari serangan pemberontak. Lembaga pendidikan seharusnya lebaga yang bebas dari pengaruh militir oleh karena, pisikologi pesertadidik di bawah usia 5-12 Tahun tidak dapat di penaruhi oleh alat-alat sejajata yang dampak dari kekerasan sementara itu militir membangun markas sebagai tujuan keamanan Negara biasanya markas militir di bangun stategi markas yang jauh dari lembaga pendidikan dan sebagainya (dari suara gua harapan keadilah).

PEMERINTAH THAI HANYA BISA MEMBISU SAJA

Fenomina Carbom yang terjadi di beberapa Daerah Selatan Thia  pekan kemarin, berawal di pabrik (Chisamai) sebulan lalu di provensi Yala, mengakibatkan hasil kerugian pabrik tersebut sekitar 150,000,000 Bat ( Rp 52,500,000,000), dan beberapa daerah lagi, dengan fenomina carbon akan berlanjut  terusan melarut lagi di provensi Narathiwat, Daerah Sungai Kolok pecan lalu dengan ada bomman mengakibat korban  dan cendera, fenomina tersebut akan dampak jelas bahwa lampu merah akan kembali lagi nyala dan akan kembali operasi serangan dahsyat bagi pihak pemberontak.

Menurut Prof. Dr. Syisumput Chitpirumcit ketua Pusat Lembaga Pengawasan Keamanan Selatan Thailand ( Deep Sout Watch) Universitas Print of Songkla (Cabang di Patani). Mengatakan fenomina Carbom yang berlaku di pekan lalu pasti berhubungan dengan kebijakan dan politik yang menjadi dasar dalam operasi serangan kemarin.

Setelah hampir 5 (lima) kali mengadakan dialog perdamaian di antara pihak pemerintah dan pemberontak BRN di Kuala Lumpur pekan lalu belum mencari solusi alternatif yang baik di antara kedua pihak. Dangan itulah pihak BRN reaksi aksi serangan hebat yang tujuan mengacaukan ekonomi suwasta dan negeri.

Prof. Dr. Syisumput Chitpurumcit berpendapat dan mengkritikan persolan konflik di Selatan Thailand bahwa “ kebijakan yang selalu berubah tidak meteruskan untuk dialog perdamain, justeru kembali mengambil militer mengedepankan politik, akan pasti masalah sulit dan tambah lebih rumit dalam mencari solusi untuk kedepan, jika penggantian Perdana Menteri (PM) Thailand selanjut tidak ada rumusan yang jelas untuk upaya menyelesaikan konflik di selatan Thailand, maka akan jauh bayangan perdamain di Patani”.

Bom Di Patani Kembali Meledak lagi

26 Desember 2013, Pihak pemberantakkan kemerdekaan Patani melakukan serangan ledakan bom di kurva di jalan di Sai Moo 3, kabupaten Taling Chan, propensi  Yala Bannagsta. Serangan tersebut mengakibatkan  kem militer  R. 1752. Yala 15  yang melakukan patroli keamanan. The GMC truk. 5 Para perwira militer Thailand yang bertugas di Panati terluka serius. Dalam ledakan bom tersebut menemukan lubang yang disebabkan oleh ledakan berat lebih kurang dari 50 kg.

                  Sepajang bulan desember 8 kali serangan bom yang sudah meletus di beberapa daerah di Patani, baik di sepadan Thailand – Malysia (Sedau dan Takbai), Makko, Jaha Propensi Yala dan di kawasan lain sebagainya. Apakah menjadi faktur mempertahankan Patani dalam menentukan nasib kemerdekaan merekan sendiri ?

Tinjauan dari beberapa aspek politik yang kacau di kota pusat perintah Thailand mengakibat kelemahan dam pentatbiran Negara, justeru belangsung ikut serta kelemahan dalam keaman di selatan Thailand khususnya di bidang militer. Namun kekacauan yang berlangsung pada bulan lalu sudah ada selusi untuk pemilihan umum pada tahun depan tetapi, itu. 

 bukan yang tepat bagi politik Thailand sebenarnya karena, kekacauan bukan asal dari faktur figure atau parpol tetapi yang menjadi faktur utama adalah UUD pasal 1 dan 112, yang menjelas tentang peranan Raja yang menyimpang terhapan sistem demokrasi yang berapa lama menjadi asas Negara Gajah Putih Ini.

Politik Memerintah Thailand Menangani Delema Yang Terjadi Di Patani

Pemberontakan Revolusi rakyat di kawasan Thailand Selatan (Patani) melakukan tindakan senjata aksi militer kepada pemerintahan imprealisme siam, dengan melakukan tindakan menyerang Bataliun Militer Thailand Kas IV, terletak di wilayah Narathiwat yaitu Bataliun Konphan Phatthana Thisy/Markas Pileng. Pada tanggal 4 Januri 2004 M.

    Serangan tersebut mengakibatkan tentera Thailand 4 orang tentera tewas, dan merampas 413 senjata api dengan demikian tersebut membuat Jendral dan para pembesar Thailand mejadi panic dan serba tidak jelas siapakah hantu reksaksa yang muncul dengan tiba-tiba tersebut. Berbagai dugaan dan prasangka sehingga PM Taksin Chinawat pada masa 2004-2008 pernah mengatakan tindakan menyerang Kem Maskas di Pileng itu, adalah sebagai penjahat kampungan yang kepentingan mencari senjata untuk menjual kepada Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga PM Taksin Chinawat intruksi Letjend Khatiak (Saek Daeng) ke Aceh untuk menyelidiki dan mencari bukti tentang senjata yang hilang di Pileng tersebut.   

    Colonel Thawi Soksong (sekarang Sekretaris Jendral Pusat Pentatbiran Wilayah Thailand Selatan di Patani) pernah analisis dan mengatakan  peristiwa Peling tersebut adalah politik militer sendiri yang memainkan itu. Dan ada juga yang mengatakan,  tindakan serangan tersebut oleh Gerakan Mujahidin Malaysia (GMM) dan Jamaah Islamiah (JI) dengan bantuan pasukan tertentu untuk mendapat senjata melengkapi gerakan mereka dan berbagai dugaan.

   Memang bukan segampang untuk melakukan serangan maskas dan merampas senjata. Tetapi gerilya Revolusi Melayu Patani bisa melakukan tindakakan tersebut dan juga sebagai mecetus bungan revolusi kebali, beberapa lama bungan revolusi melayu Patani terpadam oleh sejarah. 

   Demikian gerilya revolusi malayu Patani semakin melakukan separatis megugat politik kestabilan pemerintah imprealisme siam dengan melaku tindakan senjata, bom dan aksi masa dengan tujuan merayu kepada pemerintahan siam meninjau masalah apa sebenar yang harus dilakukan, sebagai bumi jajahan (Patani) dikembali hak pertuanan bangsa melayu Patani sebagai suatu bangsa yang merdeka.

   Politik pemerintahan siam belum ada keputusan tersebut. Namun apa yang di pertahankan oleh pemerintahan siam, sedangkan anggaran biaya menangani masalah yang terjadi di Patani pada 2004-2012  kurang lebih 150.000.000 bath dirupiah mejadi 45 Miliyar dan mengunakan tenaga personalia lebih dari 100.000 orang dalam menangani delema tersebut, sedangkan darah Patani (Narathiwat, Yala, Patani dan setengah Songkla 4 kabupaten) seluas hanya 15.000 k/m persegi dan setatitik 2008 penduduk warga di Patani lebih kurang 5.000.000 orang. 

   Demikian pihak pimpinan pemerintah sebagai merajui Negara sudah VI Perdana Mentri. Satu PM Taksin Chinawat Dua PM Surayut Buyakrin Tiga  PM Semath Suntharaweth Empat PM Sumchai Niklakphaichit Lima PM Aphisit Waechachiwat Enam PM Yinglak Chinawat. Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Patani semakin hari semakin parah dan terlalu dalam sulit untuk mencari solusi bagi masalah tersebut. Beberapa kali kebijakan dan strategi yang rancang dan menyesun oleh pemerintah Thailand selalu gagal dan tidak efektif yang bisa dianggap  mencari kedamaian. Namun kebijakan dan strategi yang pernah menguluarkan dalam rangka supaya bisa menyelesai seperti berikut, Satu Tentera membawa politik Dua Politik Membawa tentera dan Tiga Tentera politik dan politik tentera.

Melaksana berbagai tatik dalam menghadapi revolusi melayu Patani di bagi menjadi beberapa perkara seperti, A. tetik menghapus ideologi dan menghacurkan setruktur organisasi revolusi Patani B. tektit phiskologi menguasai rakyat C. tektit undang-undang darurat meliter D. tektit pertahanan dan keamanan rakyat E. tektit gerelya anti gerilya F. tektit mendatangkan ulama antara bangsa untuk menyokong penjajah siam G. tektit memecah belah pejuang dengan perudingan palsu.

Demikian kebijakan strategi dan tektit diatas, pemerintahan siam tidak  tampak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi malahan keadaan  suasana semakin hangat dan kasus-kasuk perlawanan baik pihak penjajah dengan kaum revolusi melayu Patini mengakibatka pertemparan dan perlawanan yang diedarkan dalam WWW.Wartani.com sebanyak 577 kasus tindakan senjata dan separatis, dari tahun 2004-2012 M dan lebih kurang 5.000 yang tewas baik pihak tentera, pejuang dan masyarakat sipil, kurban cendera kerang lebih 30.000 orang.

Informasi atas di umumkan oleh Media Masa dan Koran bagi pihak siam, dan berapa tindakan yang mengacam, tentera dan personalia pihak penjajah siam yang tewas dan tidak umumkan. Jadi pemerintah melakukan manipulasi jumlah tersebut, karena khawatir kasus dan jumlah tewas tersebut diinformasi dan diedarkan pada dunia Internasonal.  

   Belakangan ini banyak timbul isu-isu di kalangan masyarakat luar Patani tentang revolusi kemerdekaan Patani. Hal ini disebabkan manipulasi dehak imprealisme siam, khususnya pemberita siam melaporkan kejadian-kejadian yang berlaku di Patani itu sebagai:

Masalah ganguan keamanan dalm negeri.

Masalah separatis.

Terorisme dengan sebab perselisihan agama.

Masalah hak asasi manusia, sekadar siam melanggarkan hak Muslim Patani tertentu saja.

Masalah perdagangan haram, dadah dan lain-lain.

     Tuduhan itu tidak berdasarkan sama sekali, menelusuri kejadian-kejadian yang sebenarnya di bumi Patani ini. Mereka berjuan, dengan revolusi bersenjata terhadap imprealisme dan kolonialisme Siam semata-mata untuk mebebaskan bangsa melayu dan tanah air dari penjajah Siam, semenjak tahun 1785 M. dengan tujuan:

Mengambilkan setatus bumi Patani sebelum tahun 1785 M. bukan separatis.

Memertahankan kemurnian dan kepercayaan agama islam, bukan terorisme.

Menentukan nasib sendiri sebagai suatu Bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat, bukan perjuang meganggu kestabilitas Negara, keamanan Negara dan ketenteraman dalam negeri.    

     Dengan memikian juga, bagi internasinal harus mengambil perhatian apa yang terjadi di dikawasan tersebut,  untuk membantu dengan tidak bertentanga dengan undang-undang internasional seperti: 

Dunia melayu (Indonisia, Malaysia, dan Brunai) harus memperhatikan hak pertuanan melayu Patani dan prospektis perdamaian serantau.

Dunia Islam (OIC) harus melihat hak-hak melayu dan pertuanan Islam di Patani

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus mengambil berat tentang hak penentuan nasib sendiri sebagai bangsa Melayu Patani sesuai dengan Piagam PPP. (Dari Mahasiswa Rantau).